Patroli88investigasi.com// Sumbawa Barat - Dalam rangka meningkatkan pengembangan kehidupan berdemokrasi dan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumbawa Barat menggelar sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih perempuan yang dilaksanakan di Gedung Aula Kantor Kecamatan Taliwang, Kamis ( 13 / 6/ 2024). Kegiatan tersebut dibuka oleh Camat Taliwang Hermanto,S,pd.,M.M, dan dihadiri Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan,Titin Yuliani,SSTP,,M.Ec.Dev, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aliatulah,SH.,M.H., Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diwakili Latifa,S.P., dan diikuti 90 peserta perempuan dari berbagai kalangan se - Kecamatan Taliwang.
Dihadapan peserta sosialisasi, Camat Taliwang menyampaikan bahwa,” representasi perempuan di bidang politik masih jauh dari harapan karena begitu sulit mencari tokoh-tokoh perempuan yang mau berperan aktif dalam dunia politik dan hanya kurang dari 30% keterwakilan yang ada di DPR-RI dan DPRD, penyebabnya salah satunya adalah karena tidak memiliki pemahaman tentang politik’, padahal kuantitas pemilih perempuan itu banyak, dan apabila pemahaman politik bagi perempuan sudah sampai tatanan tertentu bisa berpengaruh pada demokrasi di Sumbawa Barat.’’
Ia juga menambahkan ,” Insya Allah salah satu bentuk demokrasi yang akan kita laksanakan pada saat ini di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan juga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pemilih perempuan memiliki peran sangat penting, dan kami berharap dapat turut serta untuk menjaga kondusifitas sehingga pesta demokrasi yang sebentar lagi akan kita laksanakan berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin kita yang berkualitas, bisa membawa daerah kita yang maju dan mensejahterakan masyarakat Sumbawa Barat khususnya dan di NTB pada umumnya’’.
Pada sesi pertama dari Bawaslu, sebagai pemateri di wakili Latifa,S.P. yang dalam kegiatan sosialisasi ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Bakesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa Barat yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan ini, Mbak Cika sapaan Latifa menyampaikan pentingnya pendidikan politik bagi perempuan dan perempuan memiliki posisi strategis dalam demokrasi Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi perempuan.
“ Pada dasarnya bahwa demokrasi berprinsip kesetaraan gender. Berbicara kesetaraan gender, Indonesia di tahun 2021 meraih predikat sebagai negara dengan ketertimpangan gender tertinggi se-Asean, dimana nilai Indeks Kesetaraan Gender (IKG) Indonesia berada posisi 0,436 poin, turun 0,12 poin dan sangat turun dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Penyebab IKG kita turun apakah karena kita tidak punya kesempatan ataukah karena perempuan tidak mau mengambil dan terlibat di semua lini tersebut.Jadi bukan di politik saja tapi hampir di semua lini strategis itu keberadaan perempuan berkurang.” Ujarnya.
Ia menambahkan ,”Peran perempuan dalam pesta demokrasi itu merupakan sesuatu yang sangat strategis dalam rangka menjunjung tinggi hak asasinya, karena pada prinsipnya demokrasi itu berbasis kesetaraan ataupun keadilan gender. Selain itu perempuan dapat ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sesuai dengan peran sosialnya masing-masing. Maka sangatlah penting pendidikan politik bagi perempuan, karena akan meningkatkan pemahaman peran perempuan dalam politik dan keterampilan tentang kepemimpinan, meningkatkan kesadaran kritis terhadap pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan gender.”
“Saatnya perempuan bergerak memerangi politik uang untuk masa depan demokrasi yang lebih baik dan membangun pemerintahan yang bebas korupsi. Pengawasan partisipatif khusus dari perempuan, baik melalui kelembagaan maupun kepemudaan sangat diharapkan. “Bahwa mengawal demokrasi khususnya di Sumbawa Barat tidak hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau bawaslu sebagai leading sektor pengawasan tetapi juga kaum perempuan dapat mengambil peran didalamnya.” tuturnya.
Ia juga menyampaikan ,”Keterlibatan perempuan dalam pemilu mempunyai peran yang sangat strategis untuk melakukan pengawasan dalam tahapan Pilkada, karena perempuan itu lebih teliti serta lebih cermat dalam menyampaikan hal-hal yang dirasakan tidak benar dan kaum perempuan juga cukup aktif memberikan informasi awal mengenai dugaan pelanggaran. Urgensinya perempuan dalam mengawasi pemilu yaitu sebagai implementasi penghargaan terhadap HAM, prinsip demokrasi berbasis kesetaraan dan keadilan gender, khususnya kesetaraan hak politik maka peran perempuan sangatlah penting untuk terlibat aktif mengawal proses dan hasil Pilkada.”
Selanjutnya pada Sesi Kedua perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aliatullah,SH.,M.H menyampaikan, “Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup mereka. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi harus ditunjang oleh terbangunnya budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan berjalan berirama, serta tak dapat lepas satu sama lainnya. Demokrasi adalah suatu gagasan yang dikembangkan sebagai mekanisme untuk mewadahi atau menyalurkan beragam aspirasi dan kepentingan Masyarakat dalam memecahkan persoalan Bersama.”
Pada sesi terakhir Kabid Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan,Titin Yuliani,SSTP,,M.Ec.Dev, menyampaikan mengapa sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih perempuan karena rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, baik di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat .
Ia menyampaikan,” Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perempuan memiliki keterwakilan paling sedikit 30% baik dari pasal terkait KPU, PPK, PPS, dan KPPS, semua mempersyaratkan hal tersebut. Di Kabupaten Sumbawa Barat, keterwakilan perempuan di DPRP hanya 8% untuk periode 2019-2024 dari total DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 25 orang. Untuk DPR-RI yaitu sekitar 21,39% dari total 575 orang. Keterwakilan perempuan di DPRD terpilih Kabupaten Sumbawa Barat periode 2024-2029 naik sekitar 4% yaitu menjadi 12% dari total 25 orang, inilah mengapa tema partisipasi perempuan dalam politik penting untuk diangkat.”
“DPT untuk Pilkada tidak jauh berbeda dengan DPT Pemilu, dimana persentase perempuan pada DPT Pemilu Indonesia Tahun 2024 lebih besar yaitu sekitar 50,09% dan Laki2 49.41%, dan persentase perempuan pada DPT Pemilu KSB yaitu sekitar 51,05%, hal ini menandakan jumlah DPT perempuan lebih banyak.” Jelasnya.
Ia juga menyampaikan, ”Perempuan yang menjadi peserta rata-rata sudah termasuk dalam organisasi seperti TPA, Posyandu Gotong Royong, atau PKK, sehingga secara tidak langsung mereka sudah masuk dalam program daerah dan program nasional karena sudah ikut berpartisipasi. Sudah banyak tokoh - tokoh perempuan Indonesia yaitu mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri, ketua DPR-RI Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Partisipasi perempuan dalam politik dan birokrasi di daerah kita seperti Ketua PKK Kabupaten Sumbawa Barat maju menjadi Wakil Bupati, ada juga Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, dan Bupati Bima. Pada tataran birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ada 3 orang atau sekitar 6% pemimpin perempuan dari total seluruh perangkat daerah.”
“Kesimpulannya diharapkan perempuan Indonesia dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran perempuan tersebut antara lain masuk dalam organisasi yang mendukung program daerah, ikut aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak dengan memberikan kontribusi suara. Hal ini berpengaruh dalam peningkatan peran serta perempuan dalam politik di Indonesia dan di Kabupaten Sumbawa Barat.” Tutupnya.
(R TAKA)
