Kuningan patroli88investigas.com - Pilkada serentak secara nasional akan digelar pada bulan november 2024.
Salah satunya adalah kabupaten Kuningan .
Adapun lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk penyelenggaran pemilihan umum ,baik untuk pilpres,pileg maupun pilkada tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum ( KPU).
Namun masih banyak masyarakat yang bertanya tanya terkait besaran anggaran yang di berikan pemerintah kepada KPU, khususnya KPU Kuningan yang sebentar lagi menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah ( bupati dan wakil bupati ).
Dalam Audensi, 14 media yang tergabung dalam Forwades hadir dan langsung bertemu dengan jajaran komisioner ( badan hadhoch ) KPU , ketua. Sekretaris. ,bendahara dan beberapa divisi yang membidangi.
Ketua forwades Suradi Bule menilai anggaran KPU kurang transparansi sehingga mempertanyakan berapa anggaran yang diterima KPU dan bagaimana implementasinya,karena anggaran tersebut merupakan uang negara yang nota bene uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
Dalam interaksi tanya jawab dengan para audens, ketua KPU kabupaten Kuningan Asep Budi Hartono menjawab pertanyaan terkait anggaran,
" Awalnya KPU Kuningan mengajukan anggaran sebesar 84 Milyar untuk berbagai kegiatan , namun karena keadaan anggaran kabupaten Kuningan yang kurang baik sehingga di setujui sebesar 33 , 5 Milyar itupun baru bisa direalisasikan 40 % atau sekitar 13,5 Milyar dan sisanya yang 60 % sekitar 20,1 M minta segera direalisasikan akhir bulan Juni. "
" Mengingat anggaran yang dirasa masih kurang terpaksa ada program yang di delete, termasuk tidak ada anggaran untuk sosialisasi melalui media, anggaran kordinasi dengan LSM, ormas dan anggaran untuk orang difabel.,
Adapun kegiatannya ada yang dilakukan oleh KPU sendiri dan oleh penyelenggara Even organizer ( EO) terutama yang anggarannya di atas 100 juta rupiah "
Setelah melakukan audensi, anggota Forwades berembug dan bermusyawarah untuk melakukan langkah selanjutnya yaitu akan berkirim surat kepada PJ bupati Kuningan, karena hasil Audensi tadi dirasa tidak mendapat jawaban yang sesuai dengan data dan fakta di lapangan, seperti tidak adanya anggaran untuk media tapi nyatanya ketika ada sosialisasi peluncuran pilkada cabup dan cawabup ada anggaran untuk media 5 radio dan undangan beberapa media,
Kemudian juga terkait pengadaan barang dan jasa yang menggunakan EO Mash jadi pertanyaan dan keraguan pasalnya EO tersebut mempunyai kompetensi tidak dalam melaksanakan kegiatan.
( BOPIH)
