KUNINGAN - (P88)Patroli88investigasi.com //
Menyikapi pernyataan Kepala Bapeda Kabupaten Kuningan USEP SUMIRAT bahwa Kuningan pada th 2025 tidak perlu kuatir tidak ada pembangunan walaupun terjadi gagal bayar tahun 2022 dan 2023 .
Karena akan mendapat kucuran dana sebesar 25 M dari program pembangunan kawasan Cirebon dari pada Kertajati ( REBANA ) tahun 2025.
Dengan ini Ketua GIBAS RESORT MANAF SUMANAP S.pd Kabupaten Kuningan menyatakan hal-hal sebagai berikut :
1. Gagal bayar pemda tahun ini 2024 akan lebih besar, karena banyaknya kegiatan proyek pemda yg dianggarkan tahun ini mandeg belum pada di lelang, bahkan yang sudah dilaksanakan pun tidak bisa dibayar hampir 100 bendel berkas lebih numpuk di satu dinas tidak bisa mencairkan, bahkan aplikasi untuk bikin SPM saja sudah ditutup ( di blokir oleh BPKAD ).
Separah inikah pemerintah Kabupaten kuningan saat ini ?
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kuningan jangan lagi menghembuskan angin surga kepada masyarakat, ,karena kalaupun program itu betul ada? toh masalah gagal bayar yg menjadi persoalan dasar pemda Kabupaten Kuningan semakin membengkak.
2.Diharapkan Pemda Kabupaten lebih fokus kepada bagaimana merencanakan PAD dan Bagaimana mengelola aset Daerah, jangan lagi terulang Mark up target seperti tahun lalu memble.
Mineral bukan logam galian pasir di Target 35 M terealisasi hanya 3M, Pertokoan Siliwangi di target 75M akan tetapi terealisasi hanya 7M doang.
Ini namanya Mark up target PAD pengelolaan aset daerah salah satu nya yg membuat Pemda gagal bayar adalah memaksakan anggaran untuk pembelian tanah JLTS, yang rencananya akan dibangun tahun berikutnya, malah mangkrak sampai sekarang hingga terjadi aset tanah hutan terbengkalai.
Yang perlu mendapat perhatian Pemda saat ini adalah pem PAD dari pajak reklame, apa kabar pajak reklame Billboard yang banyak jumlahnya tersebar di Kabupaten Kuningan, yang harga sewanya rata-rata mencapai 20 jt / bln ??
Apakah vendor sudah bayar pajak reklame ke bapeda sesuai aturan ? , ini harus jadi perhatian Pemda karena nilainya yang cukup besar. Apalagi sekarang Bapeda dan BPKAD di jabat rangkap (dipegang oleh satu Orang), demikian juga dengan pengelolaan aset khususnya yang dibiarkan bagaimana diurus kabid nya saja, seolah-olah tidak mau tau tentang pengelolaan aset dan dari mana perolehan aset selain JLTS yang menghamburkan anggaran.
3. Terakhir , hari ini 22 September 2024, di Kabupaten Kuningan sedang ada pemeriksaan BPK , ini harus jadi perhatian BPK terkait gagal bayar dan predikat WTP yang diberikan BPK.
Hal ini jadi pertanyaan besar masyarakat di Kabupaten Kuningan, bagaimana mungkin penilaian tertib administrasi bisa dinilai baik bila terjadi gagal bayar yang terjadi di beberapa tahun ini?
Bisa jadi gagal bayar akibat dari perencanaan penganggaran yg tdk matang , tetapi dalam penilaian Bapak adm pengelolaan keuangan baik sehingga dapat WTP, benarkah tertib administrasi nya???
Mestinya Bapak jeli terkait proses tahapan tentang pembahasan TAPD yang dikabarkan adanya Tim bayangan, hingga RAPBD sudah di evaluasi, Gubenur pun bisa berubah dan bertambah besar.
Bukannya dikurangi utk menghindari terjadinya gagal bayar, tetapi lagi-lagi Bapak membiarkan hal itu terjadi berulang gagal bayar.
Demikian pernyataan keprihatinan GIBAS RESORT Ksb Kuningan yang didasari oleh rasa cinta terhadap daerah, dan agar kedepannya tidak terjadi lagi hal yang demikian, serta segera mungkin Pemda mengambil langkah kongkrit untuk menyelesaikan masalah gagal bayar tuturnya.
( SUWARDI88 CRB )
