Sumbawa Barat, patroli88investigasi.com - Desa Beru Kec Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB, lolos 3 Besar Desa Gemilang Informasi Publik ( DGIP ) Tingkat Provinsi NTB 2024. Sementara 2 Desa lainnya, yakni Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dan Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga desa ini akan menjadi perwakilan Provinsi NTB di tingkat Nasional dan bersaing dengan 75 perwakilan rekomendasi desa lainnya di seluruh Indonesia.
Desa Beru dalam waktu dekat akan menerima visitasi lapangan dari Komisi Informasi Pusat bersama Kementeriam Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia sebagai Penilai Eksternal, dalam rangka penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024.
Kunjungan yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2024 ini merupakan tahapan penilaian apresiasi Desa yang masuk ke dalam rekomendasi 10 (sepuluh) Besar Desa Tingkat Nasional tahun 2024. Penilaian ini akan difokuskan pada pelayanan keterbukaan informasi publik di desa dan peninjauan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Berada di titik ini tidaklah mudah, perjuangan panjang sejak mulai pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monev Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) Provinsi NTB yang sudah berlangsung pada tanggal 3 Juni s.d. 3 Juli 2024, hingga pengisian SAQ Monev KIP Desa Tahun 2024 oleh KI Pusat pada 25 Juli lalu, menjadi standar minimal desa yang layak untuk dilakukan visitasi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ucap Kadis Kominfo KSB Abdul Muis, pada media, Rabu (9/10/2024).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat, Ir. Abdul Muis, M.M. dalam rilis yang diterima redaksi patroli88investigasi.com menjelaskan selaku atasan, PPID Utama Kabupaten Sumbawa Barat terus melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government di KSB.
“Kerja-kerja kolaboratif dan partisipatif semua pihak menjadi kunci terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat hingga lingkup terkecil. Kita sudah maksimal berbuat agar daerah kita menjadi daerah yang informatif, tidak hanya pada PPID Utama tetapi juga melalui PPID Pembantu pada masing-masing OPD, hingga PPID Desa. Ini dilakukan agar visi Kabupaten Sumbawa Barat yang berlandaskan Gotong Royong bisa terwujud dan menjadi nadi dalam kehidupan masyarakat KSB. Jika tidak ada kerja sama, tidak ada gotong royong, kita tidak bisa jadi apa-apa,” pungkas Muis, sapaan akrabnya.
Menurutnya, sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti yang terus digaungkan oleh Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M., PPID Utama Kabupaten Sumbawa Barat berkomitmen dan mendukung penuh pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat, tepat, transparan, dan mudah.(R. Taka)
